ANTARAKITA.ID, BLORA – Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto meminta Pemkab Blora lebih intensif membuka diri untuk menjual Blora kepada investor. Sehingga pengangguran semakin kecil, tenaga kerja semakin meningkat, lapangan kerja, IPM, PDRB, pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita di Blora makin meningkat.
Menurutnya, pemerintah harus presentasi agar investor bisa masuk ke Blora dalam berbagai bidang. Bisa menawarkan kepada pabrik alas kaki, kecap, rokok, jasa bidang perhotelan, cafe dan lainnya. Termasuk pabrik baja, besi, kaca dan lainnya untuk masuk ke Blora. “Kita fokus itu, supaya pengangguran makin kecil,” jelasnya usai Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 kembali di gelar di Graha Oktana Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) Cepu, Kamis (28/3/2024).
Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang persiapan untuk menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2025. Skala prioritas untuk 2025 adalah pembangunan ekonomi yang intensif inklusif dan berkelanjutan. “Artinya bahwa yang kita lihat adalah Pertumbuhan ekonomi, IPM, SDM, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya juga berharap, program itu di breakdown. Menjadi kegiatan yang sinergis dengan kegiatan pusat dan provinsi. “Tiap OPD harus mampu menerjemahkan visi besar itu untuk menjadi program dan kegiatan yang mengena untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora A. Mahbub Djunaidi mengatakan, tema dari Musrenbang Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 adalah Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas.
“Segala masukan, saran baik yang berupa hibah maupun bantuan sosial maupun bantuan untuk organisasi sudah diinput di sipd-ri.kemendagri.go.id, sesuai dengan komitmen kami dengan KPK Satu Minggu sebelum Musrenbang aplikasi ditutup. Sudah tidak ada masukan lagi bantuan berupa hibah, dan lain sebagainya,” tandasnya.
Musrenbang dihadiri 154 undangan. Diantaranya dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kemendagri, Setda Blora, Organisasi Wanita atau Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Wartawan juga Perguruan Tinggi serta kabupaten tetangga Blora. (*)
Penulis : sub
Editor : redaksi
