Edy Wuryanto Ingatkan Intervensi Sebelum Bonus Demografi

- Penulis

Senin, 19 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HADIRI: Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengadakan acara terkait intervensi stunting di Grobogan.

HADIRI: Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengadakan acara terkait intervensi stunting di Grobogan.

ANTARAKITA.ID – Pada 2030 diprediksi Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Penurunan angka stanting menjadi salah satu pilar penting agar bonus demografi tidak jadi momok. Tidak hanya pada tingkat nasional, setiap kota dan kabupaten harus terlibat untuk penurunan stanting. Tidak terkecuali Kabupaten Grobogan.

Mengingat hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Grobogan menginisiasi tausiyah kebangsaan yang bertajuk Memajukan Grobogan Mencerahkan Indonesia yang dihelat hari ini (22/5). Menurutnya peran setiap kabupaten dan kota sangat krusial dalam merespon bonus demografi. Begitu juga masyarakat juga harus terlibat. “Dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, pemimpin daerah, hingga pusat harus saling bahu-membahu untuk melakukan tindakan menyambut bonus demografi,” kata Edy.

Menurut data BPS, pada 2020 saja angkatan kerja Indonesia sebanyak 140 juta jiwa dari 270 juta penduduk. Jumlah ini akan semakin besar pada 2030. Lalu, jika menilik angka stunting Indonesia jumlahnya masih 21,6 persen. Targetnya pada 2024 turun menjadi 14 persen saja. Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini beranggapan untuk memiliki generasi emas saat bonus demografi merupakan investasi jangka panjang. “Yang sekarang masih sekolah, pada 2030 sudah masuk angkatan kerja dan mungkin sudah memiliki keluarga baru. Sehingga intervensinya harus dilakukan sejak sekarang. Semua harus bergerak,” kata Edy.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Edy mengungkapkan perencanaan keluarga harus dimulai. Sebab kerja keras yang di lakuan sekarang dan terus menerus.  “Perlu diingat angka stanting Grobogan menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 adalah 9,6 persen dan 2022 naik 19,3 persen. Ini harus jadi alarm bersama untuk kita,” ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Edy mengajak semua pihak untuk menguraikan masalah stanting di Grobogan. Pertama terkait dengan pernikahan dini. Tahun lalu ada 872 anak di Grobogan yang meminta dispensasi menikah. Artinya pernikahan dilakukan secara dini. “Padahal pernikahan usia anak atau yang belum waktunya ada banyak kekurangan. Misalnya secara reproduksi, organnya belum siap. Belum lagi bicara soal finansial dan kesiapan mentalnya,” tutur Edy. Sehingga anak yang dilahirkan berisiko stanting.

Untuk itu, Edy meminta agar sosialisasi harus masif. Ini untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait tanggung jawab dalam pernikahan. “Menikah bukan berarti memutus tanggung jawab orang tua. Justru ketika orang tua membiarkan anak menikah dini, harus disadari akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Selanjutnya adalah kesadaran untuk deteksi dini pada calon pengantin. Bagaimana status gizi pengantin perempuan perlu diketahui. Kehamilan menurutnya perlu dipersiapkan sejak sebelum menikah. “Intervensinya bahkan harus dilakukan sejak usia remaja. Rutin minum tablet tambah darah dan makan yang bergizi,” ungkapnya. Jika saat tes pada calon pengantin ditemukan risiko pada calon pengantin perempuan maka harus segera ditangani.

Selanjutnya adalah dukungan kepada ibu hamil dan menyusui yang perlu ditingkatkan. Sebab 1000 hari kehidupan merupakan pondasi agar tidak mengalami stanting. Ayah dan keluarga juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan ibu. Selain itu, Edy menyarankan Posyandu di Grobogan harus terus dihidupkan untuk membantu para ibu dalam memantau kondisi anaknya. “Lewat Posyandu program makanan tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal bisa ditingkatkan. Sebab makanan bergizi sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita. Tidak perlu mahal,” katanya.

Edy menyatakan agar jangan sampai terlambat untuk intervensi. “Jangan saat ada kasus stanting baru bergerak,” ungkapnya. Sebab stanting bisa menyebabkan tubuh tidak tumbuh maksimal dan kecerdasan intelektual juga terhambat. Bahkan berisiko mudah terserang beberapa penyakit metabolik.

Dalam acara yang diadakan di Gedung Dewi Sri, Purwodadi, Grobogan ini akan dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain tausiyah kebangsaan, juga dilakukan dialog pencegahan stanting di Posyandu Marga Lestari Desa Krangganharjo. Ada juga layanan kesehatan dan penyuluhan makanan sehat bagi balita. (*)

Berita Terkait

Bahaya Janji Politik
Pemkab Blora Kembali Tuntut Keadilan DBH Migas Blok Cepu
55 ASN Pemkab Blora Terima SK Pensiun
Enggan Gunakan Id Card, Ahang Nilai Perilaku Pimred Floresa Lecehkan Dunia Pers
Transisi Energi; Apakah Utopia?
Penyerahan Mahasiswa Magang Di SMAN 3 Poco Ranaka
Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Magang 2 di SMK Negeri 2 Kota Komba
Utusan KFW Temui Tomas dan Stakeholder Geothermal Poco Leok, Bahas Kesejahteraan Bersama

Berita Terkait

Jumat, 4 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Bahaya Janji Politik

Jumat, 4 Oktober 2024 - 19:03 WIB

Pemkab Blora Kembali Tuntut Keadilan DBH Migas Blok Cepu

Jumat, 4 Oktober 2024 - 18:46 WIB

55 ASN Pemkab Blora Terima SK Pensiun

Jumat, 4 Oktober 2024 - 15:02 WIB

Enggan Gunakan Id Card, Ahang Nilai Perilaku Pimred Floresa Lecehkan Dunia Pers

Rabu, 2 Oktober 2024 - 09:20 WIB

Transisi Energi; Apakah Utopia?

Minggu, 29 September 2024 - 10:33 WIB

Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng Magang 2 di SMK Negeri 2 Kota Komba

Sabtu, 7 September 2024 - 22:07 WIB

Utusan KFW Temui Tomas dan Stakeholder Geothermal Poco Leok, Bahas Kesejahteraan Bersama

Jumat, 30 Agustus 2024 - 11:18 WIB

Andri Garu, Satu-satunya Cawagub NTT Asal Flores – Manggarai 

Berita Terbaru

ILUSTRASI

Nasional

Bahaya Janji Politik

Jumat, 4 Okt 2024 - 20:20 WIB

Data Usulan Pembagian DBH Migas

Nasional

Pemkab Blora Kembali Tuntut Keadilan DBH Migas Blok Cepu

Jumat, 4 Okt 2024 - 19:03 WIB

SAMPAIKAN: Plt. Bupati Blora Tri Yuli Setyowati saat penyerahan SK Pensiun bagi 55 orang PNS yang memasuki batas usia pensiun TMT 1 November 2024 dan 1 Desember 2024, Kamis (3/10/2024) di Pendopo Kabupaten Blora.

Berita Daerah

55 ASN Pemkab Blora Terima SK Pensiun

Jumat, 4 Okt 2024 - 18:46 WIB

Berita

Transisi Energi; Apakah Utopia?

Rabu, 2 Okt 2024 - 09:20 WIB