ANTARAKITA.ID, BLORA – Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang akan membendung bengawan solo dipastikan berlanjut. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) menganggarkan Rp 1 Triliun untuk mensukseskan proyek nasional tersebut.
Nantinya, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan menggenangi 363,49 Ha wilayah Blora. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta). Selain itu, Bendungan ini akan berdampak pada Lima Desa di Kecamatan Kradenan. Mulai Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri.
Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono memastikan, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilanjutkan. Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pembangunan harus dilanjutkan. “Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini. Sehingga sesuai time line nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027,” pintanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan. Selanjutnya menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.
“Ini sangat komplek. Ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan, Pemkab Blora siap mendukung PSN tersebut. Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko yang nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya selama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan.
Hanya saja, Bupati Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. “Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul. Setidaknya ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama,” ucap Bupati.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan, bahwa dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya. “Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu,” ucapnya singkat. (sub)
