BLORA, Antarakita – Paguyuban penjaga sekolah Kabupaten Blora menggelar audiensi
bersama anggota DPRD Blora belum lama ini. Audiensi itu ditujukan untuk
menyampaikan aspirasi para penjaga sekolah yang hingga saat ini masih belum
mendapatkan kejelasan nasib.
Anif Mahmudi, salah satu anggota Komisi D DPRD
Kabupaten Blora mengaku, akan mendampingi aspirasi yang diusulkan para penjaga
sekolah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, pemerintah berencana akan
menghapuskan tenaga honorer pada akhir November nanti. Termasuk penjaga
sekolah. Namun hingga saat ini, masih belum ada pembukaan formasi bagi para
pegawai tidak tetap tersebut.
“Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Paguyuban
penjaga sekolah Kabupaten Blora, kami akan siap mengawal mereka bersama Dinas
Pendidikan dan BKD untuk menanyakan beberapa usulan tadi,” ungkap Politisi
Banteng Moncong Putih ini.
Beberapa hal yang disampaikan paguyuban
tersebut di antaranya adalah mengenai keinginan agar dinas pendidikan yang
menaungi penjaga sekolah untuk bersurat ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Guna memperjelas nasib mereka.
“Apabila dari BKD dan Dindik menyurati ke
Kemendikbud, mereka minta ada perwakilan. Nasib tenaga penjaga ini bagaimana.
Karena kalau guru honorer akan diselesaikan di 2023. Nanti ada perwakilan
biar jelas. Kami akan mendampinginya,” terangnya.
Selain itu, penjaga juga meminta akan adanya jaminan kesehatan untuk mereka
dan keluarganya. Sebab saat ini, penjaga sekolah hanya mendapatkan gaji sekitar
Rp 400 ribu dan BPJS ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja. “BPJS
sebagai mitra kami Komisi D DPRD Blora pada khususnya 2023 harus tahu, jumlah
penjaga sekolah ini di Blora ada berapa untuk mengakses BPJS. Baik kesehatan
atau ketenagakerjaan,” ungkapnya. (*)
